JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida menyambut baik insentif Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan untuk sektor properti. Terlebih, PPN yang Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen untuk rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar, ini baru pertama kali diterapkan
a. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berinvestasi pada: 1. Aset Real Estat paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih; 2. Aset Real Estat dan Aset Yang Berkaitan Dengan Real Estat paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dengan ketentuan investasi

Food estate ini telah diterapkan sejak zaman presiden Soeaharto namun dalam realisasinya, tidak 100% berhasil diterapkan. Dosen Bagian Hukum Administrasi ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, food estate yang berlandasakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 24 Tahun 2020 (Permen LHK 24/2020) ini memiliki beberapa problematika.

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Pengurus Real Estate Indonesia, Pengurus Perhimpunan Bank-bank Nasional, Pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Masyarakat Profesi Penilai Indonesia serta pihak lainnya yang telah berkontribusi memberikan masukan dalam rangka penulisan kajian ini.
990200088 Undang-undang Pajak penghasilan (UU PPh) adalah Undang-undang pajak yang dikenakan terhadap orang dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.
Moratorium kelapa sawit berakhir pada 19 September lalu, namun pemerintah belum mengumumkan keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan moratorium. UU Cipta kerja yang tidak mengatur
Pada tanggal 23 April 2020, Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Pemerintah”) menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Jasa Konstruksi (“PP 22/2020”) yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (“UU Jasa Konstruksi”).

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011. -. Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan perancangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26

Dalam rapat Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Soepomo menyampaikan bahwa ‘’Badan Permusyawaratan’’ berubah menjadi ‘’Majelis Permusyawaratan Rakyat’’ dengan anggapan bahwa majelis ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh .
  • l4tsexy265.pages.dev/676
  • l4tsexy265.pages.dev/263
  • l4tsexy265.pages.dev/873
  • l4tsexy265.pages.dev/168
  • l4tsexy265.pages.dev/758
  • l4tsexy265.pages.dev/361
  • l4tsexy265.pages.dev/294
  • l4tsexy265.pages.dev/383
  • l4tsexy265.pages.dev/26
  • l4tsexy265.pages.dev/418
  • l4tsexy265.pages.dev/105
  • l4tsexy265.pages.dev/536
  • l4tsexy265.pages.dev/718
  • l4tsexy265.pages.dev/594
  • l4tsexy265.pages.dev/468

    • undang undang real estate indonesia